Komnas Flu Burung, Bagaimana Komda??

Pertanyaan besar timbul, mengapa pemerintah merasa perlu membentuk komnas flu burung atau komisi nasional flu burung. Padahal kalau dilihat korban demam berdarah lebih besar dari flu burung. Mengapa?? Ada banyak sekali pertimbangan, tapi yang jelas pemerintah menganggap SANGAT PENTING penting flu burung atau avian influenza ini untuk segera diatasi dengan sungguh-sungguh. Karena sifatnya SANGAT PENTING, itu sebabnya pemerintah membentuk Komnas flu burung.

Pilkada dan Dokter Hewan

Pemilihan Kepala Daerah dan Dokter Hewan. Apa hubungannya??Apakah kepala daerah harus seorang dokter hewan?

Dokter hewan dengan otoritasnya mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu menjaga kesehatan hewan dan menjaga agar hewan diperlakukan dengan baik (welfare), baik hewan ternak, hewan kesayangan, satwa liar ataupun hewan laboratorium termasuk juga menjaga agar manusia terhindar dari risiko tertular dari penyakit hewan dan sebaliknya. Sehingga dokter hewan juga menjaga kesehatan manusia secara tidak langsung dengan menyediakan bahan pangan asal hewan yang sehat dan menyehatkan serta mencegah penularan penyakit hewan pada manusia.

Sayangnya tidak banyak politisi, pengambil keputusan atau kepala daerah yang mengerti tugas, peran dan fungsi dokter hewan, sehingga tidak ada dinas tempat bertugas dokter hewan untuk menjalankan otoritasnya, sebagaimana dinas kesehatan untuk dokter manusia menjalankan otoritasnya.

Seorang kepala daerah yang baik akan mempunyai posisi tawar yang tinggi bila dapat memanfaatkan segala potensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu kebutuhan rakyat yang penting adalah memperoleh sumber pangan yang baik sehat dan menyehatkan. Salah satu sumber pangan adalah protein hewani yang diperoleh dari ternak. Pemerintah harus menjamin bahwa ternak harus sehat dari peternakan (farm) hingga siap disantap (di meja makan). Kesalahan selama ini adalah ternak hanya dianggap sebagai sumber komoditas ekonomi semata. Padahal hewan dan ternak juga mempunyai potensi untuk menjadi sumber penyakit dan penularan penyakit, termasuk kepada manusia. Seseorang yang bisa melakukan tugas tersebut tidak lain adalah seorang dokter hewan. Bukan dokter manusia, bukan sarjana peternakan, bukan sarjana agama, bukan sarjana ekonomi, bukan lulusan sekolah menengah, juga bukan polisi.

Untuk dapat mencapai misi tersebut maka seorang kepala daerah harus bekerja sama dengan seorang dokter hewan, sebagaimana kepala daerah juga bekerja sama dengan dokter manusia untuk menjaga kesehatan penduduknya, sebagaimana kepala daerah bekerja sama dengan polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerahnya.

Tidak banyak gunanya mengais PAD yang tinggi, bila masyarakatnya tidak sehat, karena tidak memperoleh sumber pangan yang sehat dan menyehatkan, hewan dan ternak di daerahnya banyak yang sakit serta menularkan penyakit pada manusia, kerugian ekonomi karena kematian ternak yang tinggi.

Saatnya untuk bekerja sama dengan dokter hewan, karena ada jaminan terhadap kesehatan hewan dan ternak, ada jaminan sumber protein hewani yang sehat dan menyehatkan, bertambahnya populasi ternak yang berdampak baik dari sisi ekonomi, terbebas dari potensi penularan penyakit dari hewan atau ternak pada manusia. Selain itu juga tidak perlu terjadi kesalahan dalam menerapkan aturan, dimana penetapan wabah pada penyakit hewan tidak dapat menggunakan undang-undang wabah pada penyakit manusia. Karena untuk melakukan penutupan daerah wabah, mengawasai lalulintas ternak, melakukan stamping out, melakukan penyidikan dan penyelidikan penyakit dalam rangka mengatasi wabah tidak diatur dalam undang-undang wabah pada manusia.

Bagaimana calon kepala daerah, bupati, walikota??

Daging PMK….

Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan apa konsekuensi dari status bebas tersebut. Untuk memperoleh status bebas ini, Indonesia menghabiskan banyak usaha, tenaga, waktu, dana yang sama sekali tidak sedikit. Sebagaimana diketahui kerugian yang ditimbulkan akibat PMK juga sangat besar. Untuk diingat, bagaimana Inggris berusaha keras mengatasi masalah PMK-nya dengan menghabiskan banyak biaya, tenaga, waktu dan berusaha bangkit akibat larangan ekspor dari semua negara di dunia bahkan dari negara tetangga eropa. Tentu saja kerugian yang ditanggung amat sangat besar.

Dengan status bebas dari PMK ini, maka Indonesia tidak boleh ada bahan/produk asal hewan atau olahan asal hewan yang berasal dari negara yang tidak bebas dari PMK. Hal ini karena pada negara yang bebas PMK akan mempunyai tingkat risiko yang sangat tinggi untuk tertular dari bahan/produk asal hewan atau olahan asal hewan. Dari beberapa perhitungan bila terjadi wabah PMK maka Indonesia akan mengalami kerugian setidaknya belasan triliun, selain dampak-dampak lain kematian hewan, tenaga kerja, larangan ekspor.
Kondisi ini harus disadari oleh semua masyarakat selaku konsumen, pelaku bisnis, para politisi dan petugas yang berwenang, untuk menjaga agar Indonesia tetap bebas PMK. Tentu dengan melaporkan bila menemukan produk asal hewan yang berasal bukan dari negara yang bebas PMK, tidak mengimpor bahan asal hewan yang berasal dari negara yang belum bebas PMK, para petugas berwenang bekerja dengan baik untuk pemeriksaan dan tidak bisa disuap, pemusnahan daging sitaan juga harus dilakukan dengan baik (tidak hanya dibuang di tempat penampungan sampah), para politisi juga demikian tidak mem”back up” pelaku-pelaku bisnis yang nakal.

Saya sangat setuju bila para penyelundup bahan/produk asal hewan yang tidak bebas PMK dikatagorikan sebagai teroris. Karena akibat perilakunya akan menyebabkan kesengasaraan yang luar biasa dan kerugian yang sangat besar terhadap negara ini. Bisa diyakini goncangan, bila terjadi wabah PMK di Indonesia akan lebih besar dari “BOM BALI”.