Otoritas Veteriner

September 22, 2008 at 3:01 am 2 komentar


Tulisan berikut ini merupakan upaya memberikan informasi terhadap kebutuhan informasi yang muncul dari sejumlah topik yang banyak dicari oleh pengunjung blog ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan profesi dokter hewan atau kewenangan dokter hewan atau otoritas dokter hewan atau veteriner.
Kewenangan dokter hewan atau otoritas dokter hewan atau otoritas veteriner dapat dikatagorikan dalam 3 hal yaitu animal health, animal husbandry dan public health sebagaimana disimbulkan dalam lambang profesi yaitu tongkat yang berujung tiga.

Berkaitan dengan animal health, dokter hewan mempunyai otoritas dalam menetapkan status kesehatan seekor hewan atau ternak. Kewenangan tersebut tentu diikuti oleh kewenangan yang mengarah pada penentuan diagnosa suatu penyakit, mengambil sampel diagnostik, memeriksa sample diagnostik, menginterpretasikan hasil pemeriksaan diagnostik. Penentuan atau penetapan status kesehatan hewan ini bersifat tunggal atau individual ataupun bersifat populatif seperti penetapan kondisi wabah suatu penyakit pada hewan. Obyek penentuan status kesehatan ini meliputi hewan dan ternak. Hewan yang dimaksud adalah seluruh makhluk hidup selain manusia dan tumbuhan. Sedangkan ternak yang dimaksud adalah hewan yang didomestikasi untuk diambil keuntungan secara ekonomi untuk kebutuhan manusia. Ternak yang dimaksud adalah ternak besar seperti sapi, kerbau dan ternak kecil seperti kambing, domba dan hewan lain yang dikatagorikan ternak. Sedangkan hewan yang dimaksud adalah seluruh hewan yang selain ternak seperti hewan liar (wild animals), hewan laboratorium (laboratory animals), hewan eksotik (exotic animals) termasuk juga hewan atau satwa akuatik (aquatic animals).
Jadi bila dokter adalah dokternya manusia, dokter hewan adalah dokternya hewan di seluruh dunia. Selain penetapan status kesehatan hewan dan ternak, dokter hewan mempunyai otoritas dalam melakukan terapi, baik terapi medis atau terapi pembedahan. Tentu saja kewenangan yang dimiliki melekat juga berkaitan dengan terapi medis seperti memberikan obat atau bahan biologis baik peroral, topikal ataupun parenteral. Sedangkan kewenangan yang berkaitan dengan terapi pembedahan adalah melakukan anestesia dan melakukan proses pembedahan untuk menyembuhkan hewan. Kewenangan terapi ini termasuk di dalamnya seandainya seekor hewan didiagnosis dan mempunyai prognosis infuasta dan harus diakhiri hidupnya (euthanasia) untuk meringankan penderitaannya. Berkaitan dengan dengan bahan atau obat maka dokter hewan berwenang dalam penelitian dan pengembangan serta pengujian bahan terapi untuk menjamin ketersediaan ataupun mutu obat atau bahan biologis lain.
Dalam keterkaitan dengan masalah kesehatan hewan dan ternak tidak terlepas dengan upaya pencegahan timbulnya atau meluasnya suatu penyakit. Otoritas dokter hewan juga meliputi proses pencegahan timbulnya penyakit atau meluasnya suatu penyakit. Dalam hal ini dokter hewan berwenang untuk menyatakan keadaan wabah atau kejadian luar biasa, melakukan penutupan daerah atau lalu lintas ternakĀ  atau pelarangan importasi ternak atau hewan segala produknya serta bahan lain yang dapat menularkan penyakit hewan atau menetapkan pemusnahan sejumlah hewan untuk mencegah meluasnya suatu penyakit atau mencegah timbulnya suatu penyakit di kawasan tertentu melalui perananan karantina atau melakukan penelitian dan mengembangkan suatu bahan dan memberikan bahan pada hewan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya penyakit, misalnya vaksin dan vaksinasi.
Kualitas kesehatan hewan juga tidak terlepas dengan ketersediaan pakan yang baik dan bermutu. Dalam hal ini dokter hewan berwenang dalam penelitian, pengujian dan penjaminan kualitas pakan hewan dan ternak, misalnya menyusun komposisi ransum, meneliti kandungan pakan dan lain-lain.

Dalam katagori animal husbandry dokter hewan berwenang terhadap segala hal yang berkaitan dengan reproduksi dan kebidanan. Dokter hewan berwenang melakukan inseminasi buatan maupun penelitian dan pengembangan hal-hal yang berkaitan dengan inseminasi buatan, semen beku ataupun embrio transfer. Hal-hal yang berkaitan dengan kebidanan dokter hewan berwenang melakukan penanganan pertolongan kelahiran serta masalah reproduksi yang lain. Tujuan utama animal husbandry adalah mengatasi masalah reproduksi dan dalam upaya untuk peningkatan jumlah populasi hewan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam kaitan veterinary public health ataupun konservasi.

Kewenangan dalam bidang veterinary public health adalah melindungi kepentingan konsumen atau manusia dengan melakukan penjaminan terhadap kualitas produk atau bahan asal hewan atau ternak. Dalam keterkaitan fungsi ini dokter hewan dapat melakukan pengambilan sampel dan pengujian atau pemeriksaan bahan asal hewan. Kewenangan dalam veterinary public health ini juga dalam kaitan penelitian dan pencegahan penyebaran dan penanggulangan penyakit-penyakit yang bersifat zoonosis pada hewan maupun ternak.
Semuan kewenangan atau otoritas dokter hewan melekat pada gelar profesi yang disandang dan telah tertuang di dalam sumpah profesi dokter hewan. Kewenangan dokter hewan tersebut bersifat universal dalam arti semua dokter hewan di seluruh dunia mempunyai kewenangan seperti yang saya uraiakan di atas.
Tentu saja bila ada orang lain yang tidak mempunyai kompetensi tersebut (bukan dokter hewan), maka untuk melaksanakan atau melakukan sebagian otoritas dokter hewan harus memenuhi kompetensi minimal. Seorang mantri hewan atau paramedis yang akan melakukan sebagian dari otoritas dokter hewan seperti mendiagnosa, memberikan terapi obat baik peroral, topikal ataupun parenteral atau melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan vaksinasi harus menempuh suatu pendidikan untuk memenuhi kompetensi. Dan kesemua otoritas dokter hewan yang didelegasikan tersebut tetap di bawah supervisi dokter hewan. Seorang inseminator IB yang akan melaksanan atau melakukan inseminasi buatan pada hewan atau ternak harus menempuh pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang menjadi otoritas dokter hewan dalam melakukan inseminasi buatan dan tetap di bawah supervisi seorang dokter hewan. Tentu saja seorang dokter hewan tidak harus mengambil kursus sebagai inseminator untuk dapat melakukan inseminasi buatan karena otoritas profesinya sudah meliputi hal tersebut.
Otoritas dokter hewan yang saat ini dilakukan oleh mantri atau inseminator adalah kondisi darurat karena jumlah dokter hewan di Indoensia tidak mencukupi untuk melakukan otoritas veteriner yang disandangnya. Sehingga bilamana jumlah dokter hewan telah mencukupi maka peran dan fungsi paramedis atau mantri hewan diposisikan sebagai paramedis atau asisten dokter hewan dan bukan mengambil alih peran dan fungsi dokter hewan. Lebih jelasnya, bilamana seorang dokter hewan praktek di daerah yang notabene praktek hewan besar, maka mestinya difasilitasi dan tidak justru dihalang-halangi untuk melakukan peran dan fungsinya tersebut karena keberadaan mantri di wilayah dinas teknis.
Itu juga sebabnya tidak pada tempatnya seorang sarjana bahkan yang bukan sarjana menjabat dan melaksanakan peran dan fungsi dokter hewan pada dinas-dinas teknis. Karena yang bersangkutan tidak berkompeten untuk mengambil suatu keputususan atau menetapkan suatu keputusan berkaitan dengan status kesehatan hewan, penetapan status wabah, pengendalian penyakit hewan dan sebagainya. Hal mana tidak pernah terjadi pada dinas kesehatan, dimana dinas kesehatan selalu dipimpin oleh orang yang mempunyai otoritas yaitu dokter. Hal lain yang pernah terjadi dan seharusnya tidak perlu terjadi adalah seorang dokter atau dinas kesehatan menyatakan keadaan wabah pada penyakit hewan. Karena undang-undang wabah pada kesehatan manusia berbeda dengan veteriner, dan seorang dokter tidak mempunyai kompetensi veteriner.

Oleh sebab itu tidak pernah dinas kesehatan dipimpin oleh seorang ahli nutrisi (misalnya) atau dipimpin seorang sarjana ekonomi atau sajana agama. Seharusnya di dalam wilayah pemerintahan tertentu, misalnya kabupaten selain mempunyai dinas kesehatan yang bertanggung jawab tentang segala hal ihlwal kesehatan manusia, maka juga harus tersedia dinas kehewanan yang bertanggungjawab tentang segala hal ihwal kesehatan hewan yang sesuai dengan otoritas masing-masing hal ini karena hewan atapun ternak bukan hanya merupakan komoditas ekonomi semata namun mempunyai potensi penyakit yang juga mempengaruhi kesehatan manusia serta dijaga keberadaanya untuk kesejahteraan manusia. Sekali lagi yang mempunyai otoritas tersebut adalah dokter hewan, bukan yang lain.

Entry filed under: veteriner. Tags: .

Bangsa Kucing Persia Kebutuhan nutrisi kulit dan rambut pada hewan kesayangan

2 Komentar Add your own

  • 1. calon dokter hewan  |  September 16, 2009 pukul 3:54 am

    bwt calon2 dokter hewan, tetep smngat aja ya….mari qt bersatupadu agar veterineri mendapat tmpt yang semestinya diindonesia.viva veteriner ^^

  • 2. Jananta  |  Agustus 12, 2011 pukul 12:04 am

    Kami PDHI Cabang Bengkulu punya masalah yi adanya Jabatan Kepala Lakeswan yang diisi oleh Sarjana Pertnanian (Ir). Hali ini sudah saya sampaikan keberatan dalam bentuk Telaah Staf kepada BKD Pemda Prov Bengkulu. Namun jawaban Kepala BKD ” Tunjukkan Pasalnya yang mengatakan bahwa Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan harus Dokter Hewan?. Hal serupa juga terjadi pada jabatan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang dulu dijabat oleh Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM). Jadi gimana solusinya? Trims.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

Blog Stats

  • 212,472 hits

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 40 pengikut lainnya


%d blogger menyukai ini: